Jakarta, ruangkaji.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan pada daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan masalah gizi sekaligus memastikan intervensi dilakukan pada wilayah yang paling membutuhkan.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan penetapan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan. Saat ini, BGN bersama kementerian terkait masih melakukan proses sinkronisasi agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih tepat sasaran.
Menurut Sudaryono, pemetaan tersebut dilakukan hingga tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap penyaluran Program MBG dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi secara lebih cepat dan efektif.
Selain wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah juga memberikan perhatian kepada sejumlah daerah lain yang memiliki angka stunting relatif tinggi. Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di Papua maupun Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga di beberapa kabupaten di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
Menurutnya, pendekatan berbasis kondisi lapangan menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas pelaksanaan program. Dengan demikian, intervensi gizi dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki kebutuhan paling mendesak sehingga manfaat Program MBG dapat dirasakan secara optimal.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai memiliki peran penting dalam upaya menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang.
BGN menilai sinergi data antarkementerian menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Melalui proses penyelarasan data, pemerintah berharap setiap kebijakan yang dijalankan dapat lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.