BPIH 2027 Naik, Pelunasan Jemaah Haji Justru Turun Menjadi Rp23 Juta

JAKARTA, ruangkaji.id — Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi ditetapkan sebesar rata-rata Rp98,47 juta per jemaah, naik sekitar Rp11,06 juta dari biaya penyelenggaraan haji 2026.

Meski total biaya meningkat, jumlah yang harus dilunasi jemaah justru turun. Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menetapkan rata-rata pelunasan Bipih atau biaya yang dibayar langsung jemaah sebesar Rp23,05 juta, turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan rata-rata pelunasan pada 2026 sebesar Rp26,43 juta.

Penetapan BPIH 2027 dilakukan Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (7/10).

Dari total BPIH tersebut, komponen Bipih mencapai rata-rata Rp54,65 juta atau 55,50 persen. Komponen ini mencakup antara lain biaya penerbangan, sebagian layanan fullboard syarikah dan biaya hidup jemaah selama penyelenggaraan haji.

Sementara itu, Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji yang digunakan untuk mendukung pembiayaan haji rata-rata mencapai Rp43,82 juta atau 44,50 persen dari BPIH.

Total Nilai Manfaat yang digunakan untuk BPIH 2027 ditetapkan sebesar sekitar Rp8,83 triliun.

Perhitungan pelunasan jemaah dilakukan setelah memperhitungkan setoran awal sebesar Rp25 juta, saldo Nilai Manfaat pada virtual account masing-masing jemaah rata-rata Rp3,4 juta, serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta.

Dengan komponen tersebut, rata-rata pelunasan Bipih jemaah haji 2027 menjadi Rp23.048.825.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan besaran subsidi pemerintah tersebut saat penetapan BPIH 2027.

Komisi VIII mengatakan struktur pembiayaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji dan kualitas layanan.

Selain pembiayaan jemaah yang berangkat, Panja BPIH Komisi VIII juga menyetujui sisa Nilai Manfaat virtual account untuk sekitar 5,5 juta jemaah dalam daftar tunggu, dengan nilai sekitar Rp2,6 triliun.

Untuk penyelenggaraan haji khusus, Panja BPIH menyepakati penggunaan Nilai Manfaat haji khusus 1448 H/2027 sebesar sekitar Rp4,10 miliar.

Armuzna Jadi Perhatian

Komisi VIII meminta peningkatan pembiayaan penyelenggaraan haji diikuti perbaikan layanan, terutama di kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna.

Peningkatan kontrak layanan Masyair Paket C diharapkan berdampak pada kualitas akomodasi, konsumsi, transportasi, sanitasi dan kenyamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di kawasan tersebut.

Aspek kesehatan juga menjadi perhatian. Komisi VIII menekankan pentingnya penerapan istitha’ah kesehatan sebagai bagian dari persiapan keberangkatan jemaah.

Pemeriksaan kesehatan dan pendampingan bagi jemaah lanjut usia maupun jemaah dengan risiko kesehatan tinggi dinilai perlu dilakukan secara terintegrasi antara layanan di Indonesia dan Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta jemaah yang nantinya ditetapkan sebagai jemaah yang berhak berangkat pada musim haji 1448 H/2027 segera mempersiapkan diri dan melakukan pelunasan sesuai jadwal.

“Pelunasan tepat waktu menjadi penting agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan baik dan kuota haji nasional dapat terserap secara optimal,” kata Marwan.

Komisi VIII juga meminta Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan informasi mengenai jemaah yang berhak melakukan pelunasan, mekanisme dan jadwal pembayaran, persyaratan kesehatan serta tahapan persiapan keberangkatan disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

Dengan penetapan tersebut, fokus penyelenggaraan haji 2027 tidak hanya berada pada besaran biaya yang dibayarkan jemaah, tetapi juga pada bagaimana pembiayaan yang lebih besar dapat diterjemahkan menjadi layanan yang lebih baik, khususnya pada penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, perlindungan dan kesehatan jemaah.

 

Related