Jakarta, ruangkaji.id — Kekuasaan biasanya tidak kekurangan suara. Yang lebih sulit ditemukan adalah suara yang berani mengatakan bahwa sebuah keputusan keliru.
Dalam sejarah, hubungan antara penguasa dan orang yang menyampaikan kritik selalu menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat. Kritik dapat menjadi alat untuk menguji keputusan sebelum kesalahan berubah menjadi persoalan yang lebih besar. Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah seorang pemimpin mau dikritik, tetapi apakah di sekelilingnya masih ada orang yang merasa bebas mengatakan apa yang mereka anggap benar.
Imam Al-Ghazali termasuk pemikir yang memberi perhatian besar pada hubungan antara ilmu dan kekuasaan. Dalam pembahasannya mengenai penguasa dan ulama, ia menekankan pentingnya keadilan sekaligus mengingatkan bahaya ketika orang berilmu terlalu dekat dengan kepentingan harta dan kedudukan. Dalam pandangan yang dicatat dalam Ihya Ulum al-Din, rusaknya hubungan antara ilmu dan kekuasaan dapat membawa akibat kepada masyarakat.
Gagasan itu menarik karena kritik terhadap kekuasaan tidak selalu harus datang dalam bentuk perlawanan. Ia dapat hadir sebagai nasihat, pertanyaan, pemeriksaan terhadap keputusan, atau sekadar keberanian mengatakan bahwa kenyataan di lapangan tidak seperti yang dilaporkan kepada penguasa.
Dalam sejarah pemerintahan Islam, Umar bin Abdul Aziz juga sering ditempatkan dalam pembahasan mengenai hubungan kekuasaan, ilmu dan nasihat. Catatan Mahkamah Agung mengenai pemerintahannya di Madinah menyebut bahwa ia membentuk majelis yang beranggotakan para ahli hukum untuk membahas keputusan publik dan persoalan hukum. Mekanisme semacam itu menunjukkan pentingnya menghadirkan pertimbangan dari luar kehendak pribadi seorang penguasa.
Berabad-abad kemudian, persoalan serupa muncul dalam bentuk yang berbeda di Hindia Belanda. Eduard Douwes Dekker, yang kemudian dikenal dengan nama Multatuli, menuangkan kritik terhadap praktik kolonial melalui Max Havelaar, yang pertama kali terbit pada 1860. Karya tersebut menggambarkan persoalan masyarakat di Jawa dan hubungan antara kekuasaan kolonial dengan elite lokal.
Max Havelaar kemudian menjadi salah satu karya penting dalam kritik terhadap kolonialisme. Namun karya itu juga menunjukkan bahwa kritik terhadap kekuasaan tidak pernah sederhana. Ia lahir dari pengalaman seseorang yang pernah berada di dalam struktur pemerintahan kolonial, sekaligus membawa sudut pandang dan keterbatasan zamannya sendiri. Sejumlah kajian bahkan mengingatkan adanya ambivalensi dalam cara Multatuli menggambarkan masyarakat dan kekuasaan Hindia Belanda.
Di Indonesia pada abad ke-20, tradisi berpikir kritis mendapatkan bentuk lain melalui Tan Malaka. Dalam Madilog, ia menekankan pentingnya memeriksa persoalan berdasarkan kenyataan dan bukti, bukan menerima begitu saja sebuah gagasan tanpa pengujian. Bagi Tan Malaka, cara berpikir merupakan bagian penting dari kemampuan manusia memahami kenyataan.
Tokoh-tokoh tersebut tentu tidak dapat disamakan. Mereka hidup pada zaman, lingkungan politik dan tradisi pemikiran yang berbeda. Tetapi dari sejarah mereka muncul satu pelajaran yang relevan: kekuasaan membutuhkan jarak dari dirinya sendiri agar mampu melihat kenyataan dengan lebih jernih.
Kritik tidak selalu berarti permusuhan. Pujian juga tidak selalu berarti kesetiaan. Seorang pemimpin yang hanya mendengar persetujuan mungkin memperoleh ketenangan, tetapi bisa kehilangan informasi tentang persoalan yang terjadi di luar lingkaran kekuasaannya.
Sebaliknya, orang yang berani menyampaikan kritik juga memiliki tanggung jawab. Kritik membutuhkan fakta, pengetahuan dan itikad untuk memperbaiki keadaan. Tanpa itu, kritik mudah berubah menjadi sekadar kebisingan.
Karena itu, peradaban yang sehat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan. Ia juga membutuhkan lingkungan yang memungkinkan keputusan tersebut diuji.
Ada ilmuwan yang boleh bertanya. Ada pers yang dapat bekerja dengan tanggung jawab. Ada masyarakat yang dapat menyampaikan keberatan. Dan ada orang-orang yang tetap memiliki keberanian moral untuk mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin didengar.
Sebab pada akhirnya, kekuasaan bukan hanya membutuhkan orang yang bisa mengatakan “ya”. Ia juga membutuhkan seseorang yang sesekali berani mengatakan, “Periksa kembali.”
Barangkali di situlah fungsi kritik yang paling penting: bukan menjatuhkan kekuasaan, melainkan membantu kekuasaan tidak kehilangan cermin.