Jakarta, ruangkaji.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus mempercepat pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon jemaah. Dari target 40 lokasi yang direncanakan pada tahun anggaran 2026, tiga di antaranya telah memasuki tahap konstruksi fisik.
Pembangunan PLHUT menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pelayanan publik agar masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan administrasi haji dan umrah. Ke depan, fasilitas tersebut akan berfungsi sebagai pusat layanan terpadu mulai dari proses pendaftaran, bimbingan manasik, hingga koordinasi dengan bank penerima setoran biaya haji.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, M. Noer Alya Fitra, mengatakan penetapan satuan kerja penerima alokasi proyek yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Keuangan.
Menurutnya, mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta memenuhi prinsip tata kelola yang baik.
“Penetapan satker ini ditentukan bersama oleh Biro Perencanaan bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, sementara seluruh proses pengadaannya berada di bawah koordinasi Biro Umum guna menjamin tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Noer Alya Fitra.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Kementerian Haji dan Umrah, Slamet, mengatakan pembangunan fisik yang telah dimulai berada di tiga kabupaten/kota, yakni Kota Cimahi dan Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia menjelaskan seluruh proses pengadaan dilaksanakan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi sebagai bagian dari upaya menjaga efisiensi penggunaan anggaran sekaligus menjamin kualitas hasil pekerjaan.
“Pembangunan PLHUT ini sudah dimulai di tiga lokasi dari total 40 kabupaten/kota yang ditargetkan. Seluruh mekanisme pengadaannya kami jalankan secara ketat dan transparan melalui sistem E-purchasing Mini Kompetisi guna menjamin efisiensi serta kualitas hasil bangunan,” kata Slamet.
Menurut Kemenhaj, kehadiran PLHUT di tingkat kabupaten dan kota diharapkan mampu memangkas jarak akses layanan yang selama ini harus ditempuh sebagian calon jemaah. Dengan layanan yang terpusat dalam satu gedung, masyarakat diharapkan dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi haji dan umrah secara lebih praktis dan efisien.
Selain menjadi pusat pelayanan administrasi, PLHUT juga dirancang sebagai lokasi penyelenggaraan bimbingan manasik serta titik koordinasi berbagai layanan pendukung yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian proses bagi calon jemaah.
Kementerian Haji dan Umrah menyatakan pembangunan di tiga lokasi tersebut menjadi bagian dari tahapan awal pelaksanaan proyek nasional. Selanjutnya, proses pengadaan dan pekerjaan fisik pada lokasi lainnya akan terus dipercepat agar target pembangunan 40 PLHUT pada tahun ini dapat diselesaikan sesuai perencanaan.
Melalui pengembangan jaringan PLHUT di berbagai daerah, pemerintah menargetkan pelayanan haji dan umrah menjadi lebih dekat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan publik di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.