Mentan Amran Ajak Generasi Muda Kawal Transparansi Program Beras Fortifikasi

Jakarta, ruangkaji.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk berperan aktif mengawal transparansi serta pengawasan program pangan nasional, termasuk dalam proses penelusuran dugaan penyimpangan pada distribusi beras fortifikasi. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai daerah di kediamannya, Minggu (2/8).

Dalam dialog tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa program beras fortifikasi dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penambahan vitamin dan mineral pada beras, terutama bagi kelompok yang membutuhkan. Karena itu, menurutnya, pelaksanaan program harus tetap berada pada tujuan utamanya, yakni memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah, kata Amran, saat ini tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan sasaran program. Proses tersebut dilakukan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, dan instansi terkait guna memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, pemerintah menemukan indikasi adanya produk berlabel beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga jauh di atas sasaran program. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus pendalaman untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan dalam distribusi maupun tata niaga.

Menurut Amran, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya pelanggaran, pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program yang dijalankan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari pengawasan publik. Ia menilai keterlibatan pemuda, pelajar, dan mahasiswa penting dalam membangun budaya transparansi, akuntabilitas, serta kepedulian terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Partisipasi masyarakat, lanjutnya, dapat menjadi salah satu bentuk dukungan dalam memastikan program pangan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok yang menjadi sasaran. Melalui pengawasan bersama, pemerintah berharap berbagai kebijakan di sektor pangan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam memperkuat sistem pengawasan, sehingga program peningkatan gizi masyarakat dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga berharap proses penelusuran yang sedang berlangsung dapat memberikan kepastian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Related