JOMBANG, ruangkaji.id — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, memasuki fase penentuan ketika forum organisasi terbesar NU mulai mengarah pada penyelesaian agenda kepemimpinan untuk periode 2026–2031.
Namun di luar arena muktamar, suara yang datang dari jaringan NU di berbagai negara menunjukkan bahwa perhatian terhadap masa depan organisasi tidak berhenti pada siapa yang akan memimpin. Sejumlah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) justru membawa pertanyaan yang lebih panjang: NU ingin menjadi organisasi seperti apa pada dekade-dekade berikutnya?
Dari Amerika Serikat dan Kanada, PCINU mendorong agar kepemimpinan baru menempatkan pendidikan tinggi, meritokrasi dan kemandirian ekonomi sebagai agenda strategis. Ketua PCINU AS-Kanada Annas Rolli Muchlisin mengatakan tiga bidang tersebut perlu mendapat perhatian dalam kepemimpinan PBNU mendatang.
“Kami berharap kepemimpinan PBNU ke depan menjadikan pendidikan tinggi, meritokrasi, dan kemandirian ekonomi sebagai agenda strategis NU,” kata Annas kepada NU Online pada 23 Agustus.
Pesan tersebut menarik karena datang dari cabang NU yang beroperasi di lingkungan sosial dan pendidikan yang berbeda dengan basis tradisional NU di Indonesia. Di AS dan Kanada, jaringan diaspora NU berhadapan langsung dengan sistem pendidikan tinggi, dunia profesional, teknologi, dan masyarakat multikultural.
Dengan kata lain, diaspora tidak hanya menjadi perpanjangan tangan organisasi ke luar negeri, tetapi juga dapat menjadi laboratorium bagi NU untuk membaca perubahan dunia.
Suara serupa datang dari jaringan NU di Asia dan Eropa. PCINU Tiongkok, Jepang dan United Kingdom bersama PCNU Sragen mendorong restrukturisasi peta jalan ekonomi NU. Mereka mengusulkan pemisahan yang lebih tegas antara dana sosial-keagamaan dan bisnis, pengujian model usaha sebelum diperluas, pembentukan dana abadi nasional serta talent registry global yang melibatkan profesional, teknokrat dan akademisi diaspora.
Di Jepang, misalnya, jaringan PCINU telah mengembangkan sejumlah kegiatan ekonomi dan pelayanan komunitas, termasuk pengadaan lahan pemakaman muslim serta pertanian padi untuk menopang operasional organisasi. Bagi jaringan diaspora, model seperti itu memperlihatkan bahwa kemandirian organisasi tidak selalu harus menunggu skala besar.
Gagasan tersebut bertemu dengan satu pertanyaan besar yang kini muncul di tengah Muktamar: bagaimana mempertahankan karakter keulamaan dan tradisi pesantren ketika organisasi semakin besar, semakin kompleks dan berhadapan dengan dunia yang semakin profesional?
Pertanyaan itu juga diamati oleh akademisi Deakin University, Australia, Prof Greg Barton, yang hadir dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU di Tambakberas.
Barton, yang selama bertahun-tahun mengamati perkembangan NU, mengatakan dirinya lebih tertarik melihat dinamika di balik keputusan-keputusan yang muncul dalam muktamar daripada sekadar mengikuti hasil formalnya. Ia juga menilai perkembangan mekanisme pengambilan keputusan NU sebagai bagian penting dari perubahan organisasi.
“Yang lebih berkonsekuensi itu apa sebabnya dicabutkan. Itu yang lebih menarik,” kata Barton ketika membicarakan persoalan kartu peninjau yang sempat dicabut dalam Muktamar.
Ia juga menekankan pentingnya metode pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan dapat diterima peserta.
Pandangan Barton memberi perspektif dari luar Indonesia terhadap sebuah organisasi yang sebagian besar kehidupannya berlangsung di dalam negeri. NU, dalam pandangan pengamat seperti Barton, tidak lagi dapat dibaca hanya sebagai organisasi keagamaan tradisional. Ia telah berkembang menjadi jaringan sosial yang bersinggungan dengan politik, pendidikan, ekonomi, masyarakat sipil dan hubungan internasional.
Itulah sebabnya suara PCINU menjadi relevan dalam membaca Muktamar ke-35.
Amerika dan Kanada berbicara tentang meritokrasi dan pendidikan. Jepang, Tiongkok dan Inggris berbicara tentang ekonomi serta profesionalisasi. Australia hadir melalui perspektif akademik yang mengamati bagaimana NU menegosiasikan tradisi dengan perubahan.
Bagi NU, tantangannya bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan bahwa perubahan organisasi tidak membuat NU kehilangan akar, sementara tradisi tidak pula membuat organisasi tertinggal menghadapi dunia yang berubah cepat.
Muktamar ke-35 sendiri mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”. Forum ini menjadi salah satu momentum penting dalam memasuki abad kedua perjalanan NU.
Dari jarak ribuan kilometer, mereka sedang mengingatkan NU bahwa masa depan organisasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi pimpinan, tetapi oleh kemampuan membangun pendidikan, ekonomi, kaderisasi dan sumber daya manusia yang mampu membawa nilai-nilai NU melintasi batas negara.
Dan ketika Muktamar berakhir, pertanyaan sesungguhnya baru dimulai: apakah gagasan yang lahir dari Tambakberas akan berhenti sebagai keputusan forum, atau benar-benar berubah menjadi cara baru NU bekerja di abad keduanya?