Jakarta, ruangkaji.id – Konsep rumah layak huni terus berkembang seiring pesatnya transformasi digital. Selain listrik, air bersih, dan akses jalan, ketersediaan jaringan internet dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu hadir sejak kawasan permukiman mulai dibangun.
Pandangan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian pelaksanaan massal akad 62.000 unit KPR subsidi yang digelar serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi, Kamis (30/7). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Meutya, pembangunan kawasan hunian baru perlu diiringi dengan kesiapan infrastruktur digital agar masyarakat dapat langsung menikmati berbagai layanan berbasis internet sejak menempati rumah.
“Program pembangunan rumah rakyat harus diikuti dengan hadirnya konektivitas digital. Kami pastikan konektivitas aman di hunian baru,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, akses internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan pemerintahan, hingga berbagai peluang ekonomi digital yang dapat dilakukan dari rumah.
Karena itu, setiap kawasan hunian baru diharapkan dapat dirancang sebagai lingkungan yang terhubung dengan jaringan digital sehingga mendukung aktivitas belajar, bekerja, maupun berwirausaha secara daring.
“Setiap kawasan hunian baru harus disiapkan menjadi kawasan yang terhubung. Ketika keluarga menempati rumah baru, mereka juga harus memiliki akses untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses layanan publik secara digital,” katanya.
Komdigi, lanjut Meutya, akan terus mendukung perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi agar pembangunan sektor perumahan berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur digital nasional.
Berdasarkan data pemerintah, layanan jaringan 4G saat ini telah menjangkau sekitar 97,45 persen kawasan permukiman di Indonesia. Di sisi lain, pengembangan layanan fixed broadband juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital.
Meutya menilai pembangunan rumah dan pembangunan digital merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Visi Presiden Prabowo membangun Indonesia tidak hanya menghadirkan rumah yang layak huni, tetapi juga kehidupan yang lebih produktif. Karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan digital harus berjalan bersama sehingga setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Dengan tersedianya konektivitas yang memadai, masyarakat di kawasan hunian baru diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap peluang kerja jarak jauh, pengembangan UMKM berbasis rumah, layanan kesehatan digital, hingga berbagai layanan publik yang semakin terdigitalisasi.